Pilkada di Depan Mata, Pandemi Melanda, Pemuda Bisa Apa!?

Diposting pada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah di depan mata. Setelah melalui tahapan yang cukup panjang dari 1 Oktober 2019 yaitu Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga pendaftaran paselon pada 28 Agustus sampai masuk masa kampanye yang berakhir pada tanggal 5 Desember. Selanjutnya, memasuki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember dan puncaknya pada 9 Desember 2020 melakukan pemungutan suara.

Pilkada Serentak 2020 digelar pada 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini mengalami pro-kontra dari masyarakat karena dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Bahkan, ada usulan ditunda sampai 2021. Namun, Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan.

“Pilkada harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir,” kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Pernyataan Jokowi tersebut didasari hasil kesepakatan bersama antara KPU, Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rapat kerja 14 April 2020 yang mengambil opsi penundaan hari pemungutan suara pada 23 September menjadi 9 Desember 2020.

Hasil kesepakatan itu pula yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jokowi dengan mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan menjadi dasar bagi KPU merevisi jadwal, tahapan dan program Pilkada.
Revisi tersebut dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. KPU juga mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada lanjutan di tengah kondisi bencana non-alam Covid-19. Melalui aturan ini, tahapan Pilkada dibatasi dan disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Kondisi Pilkada Serentak 2020 memang berbeda dari pilkada biasanya. Kampanye yang biasanya diadakan secara terbuka dan banyak dihadiri simpatisan kali ini dilakukan secara virtual dan tidak diperbolehkan mengundang kerumunan. Selain itu, pemungutan suara dilakukan dengan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan, mengenakan sarung tangan sampai pentetesan tinta ke jari menjadi sesuatu yang baru dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tahun ini.


Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas terselenggaranya pemilihan umum di daerah tentunya harus bekerja “super ekstra” untuk mensukseskan pilkada di tengah pandemi.

Kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS saat kondisi pandemi di suatu wilayah memburuk menjadi ‘PR’ yang cukup berat bagi penyelenggara. Hal tersebut perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi angka partisipan. Kekhawatiran tersebut terjadi di beberapa daerah, tak terkecuali di Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, Penyelenggaraan Pilkada di Purbalingga juga diramaikan dengan berita bohong (hoax) dari mulai hoax skor debat sampai saling tuduh corat coret baliho. Tak ketinggalan kampanye negatif yang saling menjatuhkan lawan, saling lapor pelanggaran protokol kesehatan juga debat kusir di media sosial. Tahun ini, pertempuran udara terutama di grup – grup facebook menjadi medan pertempuran yang cukup panas.

Pemuda bisa apa!?

Kondisi pilkada di tengah pademi mau tak mau harus menjadi tugas bersama. Pemerintah, KPU, Bawaslu tak mampu jika berkerja sendiri. Sinergitas antar lembaga maupun organisasi sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran pilkada di tengah pandemi. Keselamatan dan kesehatan penyelenggara serta pemilih harus menjadi prioritas utama. Dan, tak bisa dipungkiri pemuda juga memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Berdasarkan RUU kepemudaan, kategori pemuda yaitu berumur 18 sampai 35 tahun. Tergolong generasi Y menangah akhir dan Z awal-menengah yang seharusnya sangat akrab dengan teknologi. Adanya pandemi mengharuskan sosialisasi pilkada dan kampanye paselon dilakukan secara virtual. Kondisi inilah yang seharusnya diambil pemuda untuk melakukan perannya sebagai informan.

Bisa dimulai dari memberikan informasi tata cara pilkada di tengah pandemi (kpu.go.id) . Menangkal berita bohong dengan nelakukan check and re-check kevalidan berita yang dishare di media sosial maupun grup intern keluarga. Menjadi garda terdepan untuk menolak adanya politik uang. Berikan informasi terbaik untuk masyarakat terkait visi misi paselon di daerahnya( jika di Purbalingga bisa di ambil dr instagram @kpu.purbalingga maupun video debat publik di youtube KPU Purbalingga). Peran inilah yang bisa dilakukan pemuda pada pilkada di tengah pandemi. Peran Pemuda bisa menjadi jembatan emas terwujudnya demokrasi berkualitas di daerahnya untuk saat ini dan di masa mendatang.

Penulis : Dwi K. Alfi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *